Kementerian PPN/Bappenas melalui Sekretariat Nasional SDGs turut berpartisipasi pada side event dengan dengan tema “Blue Economy as an accelerator of sustainable recovery and SDGs” yang diselenggarakan oleh Perutusan Tetap Republik Timor Leste untuk PBB pada High-Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) 2023 yang berlangsung pada Selasa, 11 Juli 2023 di New York, Amerika Serikat.
Yanuar Nugroho, selaku Koordinator Tim Ahli Seknas SDGs, Kementerian PPN/Bappenas yang menjadi panelis dalam agenda tersebut menyampaikan Blue Economy sebagai akselerator sustainable recovery dan SDGs. Dalam paparannya, Yanuar menyampaikan potensi dari Blue Economy Indonesia yang berada di beberapa sektor, seperti ekspor perikanan, tambang, energi terbarukan, dan ekosistem pantai.
Krisis iklim disadari sebagai krisis yang sudah pasti terjadi dan mempengaruhi dunia. Pandemi COVID-19 mengajarkan bahwa penanganan krisis harus dilakukan secara utuh karena sifatnya multidimensi. Krisis iklim akan jauh lebih berdampak daripada COVID-19. Blue Economy menjadi keniscayaan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan di masa depan khususnya Negara Berkembang Pulau Kecil (SIDS) yang bergantung pada laut.
Pengembangan Blue Economy tidak bisa dilakukan secara atomik (sendiri-sendiri) melainkan harus dengan kolaborasi. Asia Pasifik harus berkolaborasi untuk mengembangkan ekonomi biru. “National Blue Agenda Action Partnership (NBAAP) diluncurkan saat Summit G20 di Bali, 2022. NBAAP memiliki target untuk mempercepat target pembangunan dalam Blue Agenda pada RPJMN 2020-2024 dan tujuan global lainnya. Pemetaan program dilakukan untuk melakukan identifikasi kesenjangan dan peluang-peluang, dan merumuskan strategi untuk mencapai Blue Agenda,” ungkap Yanuar Nugroho.
Target yang dipersiapkan dalam NBAAP bersama PBB mempunyai kunci prioritas, diantaranya adalah; Blue Health, Blue Food, Blue Finance, Blue Innovation. Kedepannya, NBAAP ini akan meningkatkan pemahaman dari berbagai bentuk sukuk dan obligasi yang akan diterbitkan, menggali informasi untuk kebutuhan kebijakan, alat-alat, dan frameworks dalam mengembangkan pendanaan blue sector dan kesempatan-kesempatan yang datang dari pemerintah dan sektor swasta untuk membiayai sektor-sektor yang berkaitan.
Selain itu Yanuar Nugroho membahas penerbitan Blue Bond di Indonesia pada tahun 2023, terdapat 2 hal yang menjadi urgensi dalam penerbitan Blue Bond di Indonesia di antaranya: mendorong pengembangan Blue Economy, dan dapat berpotensi menutup kesenjangan pembiayaan (financing gap) untuk perubahan iklim. Blue bond menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia terhadap pembiayaan berkelanjutan. Disebutkan bahwa peluncuran SDGs Blue Bond memiliki total transaksi sebesar 20.7 JYP billion (setara 150 juta USD), tenor 7 and 10 tahun dengan kupon 1.20% (7 tahun) dan 1.43% (10 tahun) yang pertama kali di dunia. Harapannya pada forum ini, dapat menyambut kerjasama regional dan global untuk pemajuan Blue Economy.