Jakarta – Kementerian PPN/Bappenas mengadakan workshop bersama mitra pemerintah, akademisi, filantropi, dan perwakilan masyarakat sipil untuk memperkuat strategi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di Indonesia.
“Pentingnya keberlanjutan dan inovasi pendanaan dalam implementasi SDGs di tingkat daerah dan nasional. Bersama, kita membangun masa depan yang lebih berkelanjutan”, kata Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard.
Acara ini membahas Rancangan Revisi Perpres 111/2022 dan penyusunan Rencana Aksi Nasional 2025-2029 untuk menyelaraskan langkah Indonesia dengan RPJMN dan target SDGs global. Dengan melibatkan 38 provinsi dan 54 SDG Center, Indonesia optimis mencapai target ambisius ini melalui kolaborasi multipihak.
Pada tahun 2022, Kementerian PPN/Bappenas didukung oleh JICA mengembangkan e-Monev SDGs sebagai platform digital untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan oleh kementerian/lembaga dan NSA (Form 2a, 3, dan 4) secara digital. Aplikasi e-Monev SDGs memuat data rencana program dan kegiatan yang tercantum pada RAN TPB/SDGs yaitu matriks 2a, 3, dan 4. Kementerian PPN/Bappenas telah melaksanakan Workshop Pemutakhiran Rencana Program dan Kegiatan Organisasi Nonpemerintah pada sistem E-Monev SDGs pada tahun 2023 untuk mendapatkan data termutakhir terkait rencana dan realisasi program/kegiatan 132 organisasi non-pemerintah yang telah dicantumkan pada RAN TPB/SDGs 2021-2024.
Sebanyak 35 organisasi non-pemerintah telah ikut serta dalam pemuktahiran RAN TPB 2021-2024 pada tahun 2024. Harapannya pelaksanaan SDGs yang hanya tinggal enam tahun lagi dapat diperkuat dengan mempertimbangkan hasil pemantauan dan evaluasi dari seluruh pihak. Hasil pemantauan dan evaluasi juga dapat dimanfaatkan untuk merumuskan intervensi dan kebijakan yang lebih tepat untuk mengurangi gap capaian pada tujuan dan indikator tertentu.
Workshop Penguatan Rancangan Revisi Peraturan Presiden No. 111/2022 dan Penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs 2025-2029 untuk menghasilkan regulasi dan rencana aksi yang memperkuat pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia. Tantangan baru seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, ekonomi hijau, dan disrupsi teknologi memerlukan kebijakan yang lebih responsif dan adaptif. Selain itu, revisi ini diharapkan dapat memperkuat komitmen pemerintah dalam mencapai target TPB/ SDGs pada tahun 2030 dengan lebih efektif, memastikan sinergi antar-pemangku kepentingan, serta meningkatkan implementasi dan pengawasan agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan berkelanjutan Indonesia.
Penulis: Septia Annisa, Nacota Yeshida
Reviewer: Nacota Yeshida
Foto: Kristy Natalia, Rohmatun Khasanah
