Sidang Umum PBB atau United Nations General Assembly (UNGA) ke 71 diselenggarakan pada 19-20 September 2016, di New York, USA. Tema besar UNGA kali ini adalah \”Target Pembangunan Berkelanjutan: Berupaya Bersama Untuk Mengubah Dunia Kita\”.
Indonesia menyoroti dua isu penting lainnya yaitu Sustainable Development Goals (SDGs) dan isu pengungsi.
Dalam UNGA 2016, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menjadi Ketua Delegasi RI untuk kedua kalinya.
Di sela-sela UNGA Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas sebagai koordinator pelaksanaan SDGs di Indonesia bersama UNDP menyelenggarakan side event berupa diskusi panel dengan tema “Pelaksanaan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan : dari Komitmen Global menjadi Aksi Lokal”.
Acara diskusi bertujuan berbagi informasi tentang pelaksanaan dan pembelajaran MDGs, serta kemajuan pelaksanaan SDGs di Indonesia.
Pemerintah Indonesia telah selaraskan Agenda 2030 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan membangun matriks yang sesuaikan indikator agenda 2030 dan indikator capaian RPJMN.
Untuk sementara, Indonesia juga tengah mempersiapkan pelaksanaan SDGs (localizing SDGs) dengan Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah.
Acara ini menjadi sarana pembelajaran pelaksanaan SDGs di negara lain seperti Meksiko dan Nigeria, dan juga menghadirkan pejabat tinggi PBB yaitu Kepala UNDP Helen Clark dan Penasihat Khusus Sekjen PBB tentang SDGs, David Nabarro. Diskusi dihadiri wakil pemerintah, filantropi dan bisnis, akademisi dan pakar, organisasi masyarakat sipil, serta wakil-wakil dari negara sahabat.
Indonesia dianggap cukup berhasil melaksanakan MDGs oleh PBB. Pelajaran yang dapat dipetik dari pelaksanaan MDGs di Indonesia antara lain: (a) pentingnya komitmen pimpinan nasional, serta dasar hukum yang kuat untuk pelaksanaan MDGs, (b) pengarusutamaan MDGs ke dalam agenda pembangunan nasional dan daerah, (c) pentingnya sinergi, komunikasi dan peningkatan kapasitas bagi pelaksana MDGs, dan (d) monitoring, evaluasi dan pelaporan secara reguler.
Pengalaman Indonesia dalam melaksanakan MDGs akan ditransformasikan ke pelaksanaan SDGs dengan melibatkan pemangku kepentingan yang lebih luas, yaitu masyarakat sipil, filantropi dan bisnis, serta akademisi dan pakar.
Dalam implementasinya, Indonesia juga mengedepankan prinsip kerjasama multi pihak, dengan pertimbangan bahwa 17 target SGDs hanya bisa dicapai jika semua pemangku kepentingan bersinergi untuk pembangunan. Kemitraan Pemerintah dengan Masyarakat dan Swasta misalnya, merupakan salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan kedepannya untuk mengoptimalkan pencapaian target SDGs nasional.
