Bersama dengan Tim Koordinasi TPB Nasional, BAPPENAS telah menggalakkan advokasi untuk menggalang dukungan dan aksi nyata dari pemda dan pemangku kepentingan di tingkat propinsi, kabupaten dan kota untuk pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di seluruh Indonesia.
Sasaran dari kegiatan advokasi ini adalah untuk menyamakan persepsi tentang TPB/SDGs dan komitmen dari berbagai aktor pembangunan: pemerintah daerah, akademisi, pusat riset, filantropi dan pihak swasta serta media serta kesiapan mereka menggalang aksi konkret dengan program nyata dan ketersediaan anggaran untuk kegiatan TPB/SDGs di masyarakat.
Dalam hal pembagian peran, Subandi Sarjoko, Deputi PMMK BAPPENAS mengatakan diperlukan peran aktif pemda dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB (RAD TPB) 5 tahunan untuk tingkat propinsi, kabupaten dan kota di wilayah masing-masing. “Semua ini dilakukan dengan berpedoman pada sasaran, target dan indikator pelaksanaan TPB nasional dan menyelaraskannya dengan prioritas daerah, paling lambat 12 bulan setelah penerbitan Peraturan Presiden,” jelasnya. Selain itu, setiap pemangku kepentingan pun diberdayakan untuk memberi kontribusi mereka dalam setiap fase pelaksanaan TPB dan dilibatkan juga sebagai pelaku advokasi kepada masyarakat luas.
Peran & Keterlibatan Pemangku Kepentingan
Serangkaian kegiatan advokasi yang telah diadakan selama tahun 2016 sebagai berikut:
- Pertemuan dengan seluruh pemangku kepentingan (Kementerian dan Lembaga, CSO dan Media, Filantropis dan bisnis, Akademisi dan Pakar, Mitra Pembangunan Internasional)
- Workshop nasional tentang TPB dengan pembicara Jeffrey Sachs diadakan di Jakarta
- Advokasi regional:
– Regional Barat (Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan) dilakukan di Surabaya pada tanggal 24-25 Mei 2016.
– Regional Timur (Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat) dilakukan di Makassar pada tanggal 30-31 Mei 2016
- Kegiatan fasilitasi daerah di Sekretariat TPB untuk antara lain: DI Yogyakarta, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Jawa Timur, Konawe Utara, Musi Banyuasin, Kampar
- Penyusunan Draft Pedoman Teknis Perumusan Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB
- Penyusunan Draft Definisi Operasional Indikator TPB
Kegiatan yang sedang berlangsung antara lain penyusunan draft dokumen tentang: Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB 2016-2019; Pedoman Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB and RAD TPB itu sendiri; penetapan indikator TPB dan pembentukan Database TPB; M&E dan pelaporan TPB; Peta Jalan (Road Map) TPB 2016-2030, serta Strategi Komunikasi dan Advokasi.
Workshop/sosialisasi lanjutan TPB diselenggarakan bagi propinsi-propinsi yang belum hadir di pertemuan regional sebelumnya. Selain itu, pertemuan lanjutan dengan pemangku kepentingan (Majelis Rektor PTN, Forum Rektor, kelompok Youth) juga dilakukan untuk memperoleh masukan mereka untuk perencanaan program TPB.
Terkait dengan pengembangan data dan informasi, beberapa pertemuan telah diselenggarakan dengan BPS sebagai lembaga teknis: a.l. tentang pengelolaan data TPB, pertemuan dengan mitra pembangunan untuk pengembangan “missing indicators”; tentang data management system; penetapan indikator TPB, penyusunan Definisi Operasional Indikator TPB bersama Tim Koordinasi Nasional, BPS dan Kementerian/Lembaga terkait.
