1 September 2021
Narasumber: Setyo Budiantoro, Manajer Pilar Ekonomi
1. Apa pandangan Ibu/Bapak terhadap pelaksanaan SDGs di Indonesia?
Menurut bapak Setyo Budiantoro pelaksanaan SDGs di Indonesia yang merujuk pada perpres 59 2017 yang menjadi sarana untuk pencapaian SDGs relative sudah banyak yang tercapai walaupun masih belum sempurna karena terdapat beberapa tantangan yang harus dilewati dan diupayakan agar tidak memburuk.
Kebijakan SDGs
2. Kebijakan pemerintah Indonesia apa saja yang berpengaruh terhadap upaya mewujudkan pencapaian SDGs di Indonesia?
Kebijakan pemerintah yang berpengaruh terhadap upaya mewujudkan pencapaian SDGs di Indonesia adalah merujuk pada perpres 59 2017. Perpres 59 2017 menjadi dasar dan rujukan institusi kementerian atau lembaga yang selanjutnya berkoordinasi dengan bappenas.
3. Siapa yang menolak atau mendukung kebijakan terkait SDGs?
Secara umum, tidak ada yang menolak SDGs karena sudah menjadi kesepakatan global dan SDGs berisi hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, seperti kemiskinan, kelaparan, HIV AIDS hingga kematian ibu melahirkan. Meskipun tidak ada yang menolak, tetapi ada beberapa tantangan yang harus dilewati untuk mewujudkan pencapaian SDGs di Indonesia.
4. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia terkait SDGs?
Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia terkait SDGs sudah cukup banyak yang relative tercapai jika merujuk pada perpres 59 2017 tapi tetap merasa belum sempurna. Seperti dibeberapa daerah sudah mengalami kemajuan tapi di daerah lainnya belum. Terdapat 30 aksi rencana daerah, 25 SDGs center, stakeholder yang sangat aktif seperti philanthropy dan bisnis tetapi untuk media massa relative masih perlu banyak dukungan.
Peran para aktor pemerintah dan non pemerintah
5. Bagaimana peran para aktor pemerintah dalam mewujudkan pencapaian SDGs di Indonesia?
Peran pemerintah dalam mewujudkan SDGs di Indonesia adalah terus aktif dalam mendukung serta mengembangkan program-program pemerintah yang terkait dengan SDGs serta bekerja sama dengan non pemerintah. Seperti dalam bidang lembaga keuangan didorong untuk lebih responsible ketika memberikan kredit pada investasi yang tidak merusak lingkungan, sehingga banyak perbankan yang merujuk pada nilai perusahaan sebagai pertimbangan untuk mendapat pembiayaan perusahaan.
6. Bagaimana peran para aktor non pemerintah dalam mewujudkan pencapaian SDGs di Indonesia?
Peran non pemerintah dalam mewujudkan pencapaian SDGs di Indonesia adalah bekerja sama dengan pemerintah terutama untuk masyarakat di daerah pedalaman. Non pemerintah memberikan dukungan terlebih dahulu kepada masyarakat di daerah pedalaman jika pemerintah belum mampu untuk langsung memberikan dukungan karena pemerintah memerlukan perencanaan terlebih dahulu.
7. Bagaimana peran para aktor pemerintah dan non pemerintah saling berkolaborasi dalam mewujudkan pencapaian SDGs di Indonesia?
Peran non pemerintah dalam mewujudkan pencapaian SDGs di Indonesia adalah bekerja sama dengan pemerintah terutama untuk masyarakat di daerah pedalaman. Non pemerintah memberikan dukungan terlebih dahulu kepada masyarakat di daerah pedalaman jika pemerintah belum mampu untuk langsung memberikan dukungan karena pemerintah memerlukan perencanaan terlebih dahulu. Para aktor pemerintah dan non pemerintah berkolaborasi dalam mewujudkan SDGs adalah dengan saling bekerja sama untuk menyelesaikan masalah yang ada dimasyarakat khususnya di daerah pedalaman. Para aktor pemerintah memiliki gerak yang terbatas karena perlu adanya perencanaan untuk melaksanakan sesuatu sehingga diperlukan kerja sama dengan non pemerintah. Misalnya, ketika masyarakat di daerah pedalaman tidak percaya Covid-19, para aktor non pemerintah membantu melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat.
8. Bagaimana kontestasi kepentingan para aktor pemerintah dan non pemerintah terhadap upaya mewujudkan pencapaian SDGs di Indonesia?
Pada tingkat daerah masyarakat belum teralalu nyaman untuk bekerja sama dengan non pemerintah, sehingga pemerintah dan non pemerintah perlu membangun trust, common language, dan mebuat agenda bersamapada masyarakat tingkat daerah agar tercipta kerja sama untuk mendukung pencapaian SDGs di Indonesia.
9. Tantangan apa yang dihadapi dalam mewujudkan pencapaian SDGs di Indonesia?
Tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan pencapaian SDGs di Indonesia lebih kepada operasionalisasi, bukan dalam konteks umum SDGs tapi soal bagaimana mendamaikan dalam mencari optimasi kepentingan-kepentingan yang akan dibuat seperti penggunaan batu bara untuk listrik atau disektor otomotif pada penggunaan mobil listrik tapi di dalamnya banyak kepentingan atau banyak hal yang harus dipertimbangkan. Misalnya, goal 2 berisi kelaparan sangat terkait dengan pertanian, salah satu alat produksinya adalah area pertanian (tanah) tetapi goal 9 berisi tentang infrsuktur dan industri yang harus dibangun di atas tanah, kemudian goal 11 terkait kecukupan rumah (develop berapa juta rumah) yang tentunya akan mengurangi area pertanian. Tantangan yang harus dilewati adalah bagaimana mencari jalan tengah di antara kepentingan-kepentingan yang sama-sama dibutuhkan. Selain itu, Covid 19 juga menjadi tantangan yang sangat berpengaruh dalam melambatnya ekonomi yang membuat penerimaan pajak menurun sehingga banyak pembangunan yang ditunda.
10. Apa rekomendasi strategis agar Indonesia dapat mencapai SDGs 2030 di Indonesia?
Rekomendasi strategis untuk mecapai SDGs 2030 adalah transformasi disegala bidang, seperti pada sektor pertanian dengan membuat vertical farming akan meningkatkan 10 kali lipat smart farming (menggunakan listrik untuk pertanian)yang dipadukan dengan ternak atau perikanan. Lembaga keuangan didorong untuk lebih responsive memberikan kredit yang tidak merusak lingkungan. Mengembangkan G20 untuk enabling environment ditingkat dunia agar keuangan berkelanjutan bisa mendunia. Selain itu, juga perlu melakukan akselerasi dalam keuangan seperti innovative financing, perlu juga diupayakan dari berbagai potensi seperti philanthropy. Ketika mampu untuk melakukan transformasi disegala bidang maka banyak persoalan yang bisa diatasi sampai tahun 2030, kuncinya adalah gotong royong atau saling bekerja sama antara pemerintah dengan non pemerintah untuk mengatasi persoalan di Indonesia dengan mengacu pada memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa merebut kebutuhan anak-anak di masa depan.
