TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Untuk kedua kalinya, Kementerian PPN/Bappenas meluncurkan Voluntary National Review (VNR) setelah sebelumnya menerbitkan laporan yang sama pada 2017.
Tema VNR 2019 yang dipublikasikan di the United Nation High-Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development 2019 adalah Empowering People and Ensuring Inclusiveness and Equality yang terfokus pada ulasan keterkaitan enam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable development Goals (TPB/SDGs).
Yaitu tujuan pendidikan berkualitas, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, berkurangnya kesenjangan, tujuan penanganan perubahan iklim, tujuan perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh dan tujuan kemitraan untuk mencapai tujuan.
\”Meski ketidakpastian global tengah terjadi, Indonesia berhasil menurunkan ketimpangan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif, menurunkan tingkat pengangguran, meningkatkan akses pendidikan, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan menguatkan upaya pencegahan, penanganan, dan ketahanan terhadap bencana,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di New York, Amerika Serikat, Senin (15/7/2019).
Indonesia juga terus berkomitmen untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif, dengan upaya penurunan Rasio Gini pada September 2018 sebesar 0,384, peningkatan kesempatan kerja dengan penciptaan sepuluh juta lapangan kerja pada 2015-2018, penurunan ketimpangan dengan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, serta peningkatan kualitas adaptasi dan mitigasi sumber daya alam, lingkungan, dan perubahan iklim yang signifikan.
Di bidang inklusi sosial, Indonesia patut bangga dengan implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan pengarusutamaan gender serta alokasi pendanaan dan perencanaan yang sensitif gender.
Selain itu, Indonesia juga mengembangkan sekam pendanaan non tradisional untuk mengimplementasikan TPB/SDGs melalui SDGs Financing Hub yang menjadi kerangka blended financing, meliputi Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), filantropi berbasis agama, pendanaan hijau, zakat untuk SDGs, juga penggalangan dana filantropi digital.
\”Indonesia memastikan komitmen untuk mengimplementasikan no one left behind dengan lima langkah strategis, yaitu mengurangi ketimpangan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengimplementasikan Pembangunan Rendah Karbon (PRK), mengintensifkan reformasi birokrasi, dan mendorong pendanaan alternatif dan inovatif untuk pencapaian TPB/SDGs,” tegas Menteri Bambang.
Dalam rangkaian the United Nations High-Level Political Forum (HLPF) 2019, tepatnya dalam the Side Event HLPF “Leave no Child Behind: Achieving the SDGs through investing in the Rights of the Child”, Indonesia meluncurkan Draf Rancangan Awal Peta Jalan Sustainable Development Goals Indonesia 2017-2030.
Draf tersebut berisikan proyeksi beberapa indikator utama, baseline, dan intervensi kebijakan terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) yang akan diterapkan pemerintah hingga 2030.
Peta Jalan SDGs Indonesia 2017-2030 tersebut, bersama Rencana Aksi Nasional SDGs 2017-2019 menjadi acuan penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
