Kuala Lumpur. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Bapak Bambang P.S. Brodjonegoro menghadiri ASEAN Ministers Workshop 2017 di Universitas Sunway, Kuala Lumpur, Malaysia pada 25 April 2017. Lokakarya bertema “Menavigasi Tantangan Pembangunan Berkelanjutan di ASEAN” (“Navigating the Headwinds of Sustainable Development in ASEAN”) tersebut diselenggarakan oleh Jeffrey Cheah Foundation bekerjasama dengan Jeffrey Sachs Center on Sustainable Development dan Jeffrey Cheah Institute on Southeast Asia (keduanya berada di Universitas Sunway), Yayasan Pulau Banding dan LESTARI Universitas Kebangsaan Malaysia.
Sejumlah tokoh penting juga hadir dalam lokakarya ini. Antara lain, Prof. Jeffrey D. Sachs, Penasehat Khusus Sekretaris Jenderal PBB Antonio Gutterres untuk SDGs; para Menteri Perencanaan Pembangunan dan Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Cambodia dan Laos.
Prof. Bambang menyampaikan pidato tentang “Pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia” yang merupakan sesi strategis untuk berbagi pengetahuan, pengalaman dan pembelajaran dengan negara-negara ASEAN terkait bagaimana SDGs diadopsi sebagai agenda pembangunan nasional. Beliau mengawali pidato dengan memaparkan capaian dan pembelajaran dari MDGs sebagai dasar untuk kelanjutan pelaksanaan SDGs di Indonesia. Selanjutnya beliau menjelaskan tentang pengalaman Indonesia dalam melaksanakan Agenda 2030, proses dan kemajuan pembuatan Voluntary National Review (VNR) Indonesia tahun ini, isu dan tantangan pelaksanaan SDGs sebelum menutup pidato dengan kesimpulan.
Capaian dan Pembelajaran MDGs
Bapak Bambang menekankan bahwa Indonesia telah berhasil mencapai 49 dari 67 indikator MDGs pada akhir tahun 2015. Antara lain, pencapaian target MDGs dalam penanggulangan kemiskinan ekstrim, menjamin pendidikan dasar universal, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, penurunan angka kematian anak, memerangi penyakit Tuberkulosis dan Malaria, memastikan kelestarian lingkungan berkelanjutan terutama dalam peningkatan akses air bersih dan sanitasi di perkotaan serta pemanfaatan telepon genggam. Namun, ada beberapa target yang ‘tidak tercapai’ yaitu: pengurangan kemiskinan sesuai garis kemiskinan nasional (USD 1,25 per kapita per hari), penurunan angka kematian ibu, penurunan prevalensi HIV dan AIDS, penurunan prevalensi balita dengan gizi buruk, dan peningkatan proporsi rumah tangga perdesaan terhadap akses air bersih dan sanitasi dasar berkelanjutan. Belum tercapainya seluruh target MDGs dikarenakan masih adanya tantangan yang dihadapi diantaranya upaya untuk menekan disparitas antara provinsi dan kabupaten/kota dan antara kondisi sosial ekonomi, keterbatasan sumber daya dari pelaku non-pemerintah, pengembangan database indikator-indikator MDGs di kabupaten/kota, masih diterapkannya pendekatan atas-bawah (Top-Down approach) dari pemerintah, strategi komunikasi dan advokasi yang belum cukup untuk meningkatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun daerah.
Komitmen Indonesia untuk Agenda 2030
Pengalaman dan pembelajaran dari MDGs di tingkat global menjadi dasar pengembangan Agenda 2030 yang dideklarasikan oleh PBB pada September 2015. Indonesia memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan SDGs dan telah merealisasikannya dalam beberapa langkah penting, diawali dengan keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum persiapan penyusunan Post 2030 Agenda dan pengarusutamaan SDGs dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Indonesia telah menyelaraskan 94 dari 169 target global dari SDGs di dalam RPJMN 2015-2019. Disampaikan oleh Bapak Bambang, bentuk komitmen dan kepemimpinan tertinggi Presiden Republik Indonesia tercermin dalam penyiapan Peraturan Presiden untuk Pencapaian Pelaksanaan SDGs yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Presiden RI dan peraturan tersebut akan segera diluncurkan. Indonesia saat ini juga tengah menyiapkan Peta Jalan SDGs Indonesia hingga 2030, Rencana Aksi Nasional dan Daerah untuk lima tahunan, pembentukan kelembagaan untuk koordinasi pelaksanaan SDGs yang lebih baik, serta pengembangan Strategi Komunikasi dan database SDGs yang terintegrasi.
Dalam pelaksanaan SDGs, Indonesia menerapkan prinsip-prinsip yaitu: pembangunan universal, intregrasi dan tidak ada satupun yang tertinggal (No-one Left Behind). Untuk mengelola dan memantau SDGs, Indonesia mengelompokkan 169 target dan 241 indikator SDGs kedalam empat pilar, sebagai bentuk Localizing SDGs di Indonesia. Keempat pilar mengacu pada tiga dimensi Pembangunan Berkelanjutan yaitu Pilar Pembangunan Sosial, Ekonomi, Lingkungan, dan ditambah Pilar Hukum dan Tatakelola (Tujuan 16) untuk meningkatkan perdamaian, keadilan, dan institusi yang tangguh. Klasifikasi keempat pilar ini untuk mempermudah pengelolaan ke-17 Tujuan namun dalam tahap pelaksanaannya tetap saling terkait.
Empat platform partisipasi juga dibentuk untuk menerapkan prinsip inklusivitas SDGs yang meliputi Pemerintah dan Parlemen; Akademisi dan Pakar; Filantropi dan Bisnis; serta Organisasi Masyarakat Sipil dan Media. Masing-masing platform memiliki peran spesifik namun saling terkait. Kemitraan multi pihak ini tercermin pada Tim Koordinasi Nasional sesuai Peraturan Presiden tentang SDGs. Keanggotaan Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja Teknis terdiri dari perwakilan pemerintah dan non-pemerintah. Bappenas sebagai koordinator telah berkonsultasi dengan keempat platform untuk mendapatkan perwakilan yang sesuai dari tiap platform.
Selain menyiapkan dasar hukum dan kelembagaan, Indonesia juga telah mengindentifikasi indikator-indikator yang sesuai konteks Indonesia untuk mengukur capaian SDGs yang tertuang dalam Metadata SDGs Indonesia. Metadata ini dikembangkan dengan prinsip inklusif dan melibatkan keterwakilan keempat platform.
Melalui Voluntary National Review (VNR), Indonesia bersama 43 negara PBB lainnya akan melaporkan perkembangan SDGs pada High Level Political Forum 2017 di New York, Juli mendatang. Dalam pengembangan VNR, Indonesia menganut pedoman yang ditetapkan global dan secara konsisten menerapkan prinsip inklusif dengan melakukan konsultasi publik baik secara offline maupun online untuk memastikan rasa memiliki dan partisipasi aktif masyarakat yang lebih luas. Isu penting lainnya dalam VNR 2017 adalah keterkaitan antara 7 Tujuan yang direview dengan Tema HLPF ‘Menanggulangi Kemiskinan dan Mendorong Kesejahteraan dalam Dunia yang Berubah’ (“Eradicating Poverty and Promoting Prosperity in a Changing World”). Hasil yang dilaporkan berhubungan dengan isu akses pada kualitas pelayanan sosial dasar, penghidupan dan lingkungan yang berkelanjutan. Bapak Bambang juga mengidentifikasi tantangan terbesar untuk pelaksanaan SDGs di Indonesia. Antara lain, memastikan pelaksanaan prinsip inklusif dan no-one left behind, mengintegrasikan https://www.cialissansordonnancefr24.com/ semua program pemangku kepentingan dalam rencana aksi SDGs, sinergi antara prioritas-prioritas pemerintah dan non-pemerintah, serta membangun database yang komprehensif dan inklusif.
Sebagai pesan penutup, beliau menekankan bahwa masyarakat ASEAN harus menerapkan pengetahuan berharga dari lokakarya ini dan meneruskan kemitraan untuk memastikan upaya pencapaian SDGs. Indonesia terbuka untuk saling berbagi dan belajar pengalaman pelaksanaan SDGs dengan negara-negara ASEAN. Beliau juga menyampaikan bahwa ASEAN harus menjadi yang terdepan dalam pelaksanaan SDGs di tingkat global, terutama di wilayah Asia Pasifik demi mewujudkan cita-cita bersama untuk hidup di wilayah yang senantiasa damai, aman dan stabil dengan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berbagi kesejahteraan dan kemajuan sosial.
