Jakarta, 8 Mei 2024 – Mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, sekaligus menjadi momentum yang krusial untuk direalisasikan oleh pemerintah pusat dan daerah. Penyusunan RKP menjadi instrumen utama dalam menjaga keselarasan pembangunan yang dilakukan agar tetap adaptif, sistematis, dan terencana. Oleh karena itu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menginisiasi penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2024.
Musrenbangnas Tahun 2024 menjadi bagian utama dari proses penyusunan RKP Tahun 2025 yang berlangsung mulai dari 26 april–8 Mei 2024 dan dilaksanakan secara luring (offline) maupun daring (online). Kegiatan yang berjalan selama hampir 2 minggu ini diselenggarakan sebagai upaya diskusi dalam menyempurnakan rancangan awal RKP, yang meliputi prioritas pembangunan, indikasi program-program strategis, pendanaan, dan kerangka ekonomi makro. Sasaran prioritas pembangunan nasional dapat terwujud dengan tumbuhnya sinergi antara RKP dengan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kehadiran partisipatif dari perwakilan pemerintah pusat dan daerah akan mendorong pertumbuhan sinergi tersebut di dalamnya.
Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024 dalam tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Digelar sebagai puncak konsolidasi usulan pembangunan melalui rangkaian desk, Musrenbangnas Tahun 2024 menjadi momentum Presiden RI Joko Widodo untuk menyampaikan arahan penting terkait perencanaan pembangunan nasional. “Kita telah memiliki rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah, dan juga RKP, tetapi yang perlu ditingkatkan adalah sinkronisasi, sebab itu sinkronisasi menjadi kunci. Dari level kementerian sampai daerah, semuanya harus sejalan,” papar Presiden Jokowi di Jakarta Convention Center, Senin (6/5).
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menegaskan, Rancangan Awal RKP Tahun 2025 telah memuat agenda penting yang mengacu pada Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, termasuk beberapa agenda yang terkait dengan program presiden terpilih. “Integrasi dengan program presiden terpilih akan terus dilakukan hingga penetapan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025,” papar Menteri Suharso. Secara umum, Seremoni Musrenbangnas Tahun 2024 terbagi menjadi tiga, yaitu (i) Pengarahan oleh Presiden RI; (ii) Pengarahan Para Menteri & Diskusi Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah dalam Masa Transisi; dan (iii) Expo Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD).
Sebagai upaya memperlancar jalannya kegiatan, Musrenbangnas Tahun 2024 dibagi menjadi tiga agenda, antara lain (1) Sosialisasi Teknis; (2) Seremoni; dan (3) Persidangan (desk). Pertama, Sosialisasi Teknis merupakan sesi penjelasan detail terkait teknis pelaksanaan Musrenbangnas Tahun 2024. Sebagai sesi pembuka dari Musrenbangnas Tahun 2024, Sosialisasi Teknis dilakukan secara daring pada tanggal 26 April 2024. Sesi ini dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari pihak Bappenas, Kementerian/Lembaga (K/L), hingga perwakilan Bappeda Provinsi.
Kementerian PPN/ Bappenas juga telah membuka desk pembahasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/ SDGs). Dalam desk TPB/ SDGs juga diikuti seluruh provinsi yang ada dengan memaparkan sejumalah capaian dan tantangan dalam mencapai Agenda 2030 agar menjadi prioritas di setiap daerah. Tantangan pencapian SDGs secara global menghadapi sejumlah tantangan, termasuk bagi provonsi yang ada di Indonesia. Dari data capaian dunia 15% yang on track, lebih dari 50% off track dan bahkan 30% menurun. Namun, Indonesia justru mengalami kenaikan, dari 224 indikator yang dievaluasi, sebagian besar 62% atau 138 indikator telah tercapai.
Persidangan (desk) Musrenbangnas Tahun 2024 menjadi sesi yang bertujuan mendapatkan kesepakatan antara Kementerian PPN/Bappenas, K/L, dan pemerintah provinsi terhadap usulan prioritas untuk menjadi masukan utama bagi penyempurnaan Rancangan Awal RKP Tahun 2025, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, Rencana Kerja (Renja) K/L, dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) K/L Tahun 2025. Sesi ini berlangsung pada tanggal 29 April–3 Mei dan 7–8 Mei 2024, serta dilakukan secara hybrid, yaitu luring (untuk Bappenas, K/L, dan Bappeda Provinsi) dan daring (untuk pemerintah pusat dan daerah).
Keluaran dari Musrenbangnas Tahun 2024 akan berbentuk berita acara kesepakatan dan konfirmasi kesiapan, serta dukungan pemerintah daerah terhadap usulan proyek yang siap direalisasikan pada tahun 2025. Momen ini diharapkan dapat menuntun Indonesia menuju cita-cita negara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.
Penulis: Bima Aditya Nugraha, Nacota Yeshida
