Pemerintah Indonesia terus berupaya dalam mengimplementasikan konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) yang berwawasan lingkungan dalam segenap kebijakan pemerintah dan pembangunannya.
Bahkan, sejak tahun lalu, Indonesia sudah berupaya mewujudkannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019. Hal tersebut disampaikan Presiden saat membuka acara \”The 17th Assembly Meeting of International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) Working Group on Environmental Auditing (WGEA)\” di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Selasa 25 Oktober 2016.
\”Perjalanan Indonesia dalam mewujudkan praktik keberlanjutan sudah terkandung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, yang sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDG),\” terang Presiden.
Dari RPJM tersebut, pemerintah Indonesia telah menetapkan dasar-dasar hukum yang menjadi panduan bagi seluruh mitra dan pemangku kepentingan di Indonesia dalam menerapkan pembangunan yang berkelanjutan. Kerangka hukum tersebut di antaranya telah dapat dilihat implementasinya pada sejumlah upaya seperti pemberantasan pencurian ikan di lautan Indonesia.
\”Untuk menjaga bio-diversitas laut, praktik \’illegal fishing\’ kami perangi, sumber daya maritim Indonesia kami lindungi. Begitu juga komoditas alam kami, seperti batu bara dan kelapa sawit, yang sebelumnya menjadi jangkar pertumbuhan ekonomi, sekarang sudah mulai menerapkan praktik usaha yang berkelanjutan,\” ungkapnya.
Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo sepakat bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan komitmen global yang harus bersama-sama diwujudkan. Namun demikian, Presiden mengingatkan bahwa kondisi masing-masing setiap negara tidaklah sama. Untuk itu diperlukan solusi yang secara spesifik menyesuaikan diri dengan keadaan suatu negara tersebut dalam mengupayakan pembangunan berkelanjutan.
\”Memang tujuan keberlanjutan di tiap negara adalah sama dengan tujuan di tingkat global, tetapi cara mencapainya harus memperhatikan kondisi, budaya, dan perspektif lokal. Karena itu, kita semua perlu terus bekerja sama, perlu terus tukar-menukar pengalaman,\” tutur Presiden.
Oleh karenanya, dalam acara yang mengumpulkan institusi atau kelompok kerja audit lingkungan badan pemeriksa keuangan se-dunia tersebut Presiden Joko Widodo berharap agar institusi-institusi audit tersebut dapat meningkatkan partisipasinya dan berperan aktif dalam membantu pemerintah masing-masing negara mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.
\”Sebagai institusi audit, SAI (supreme audit institutions) harus meningkatkan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas para pemangku kepentingan dalam menerapkan SDGs. Terutama, dalam meningkatkan kualitas sistem pengawasan, sistem data, dan sistem informasi,\” ujarnya.
SDG itu sendiri merupakan kelanjutan dari apa yang sudah dibangun dalam \’Millenium Development Goals\’ (MDG). Disepakati oleh perwakilan dari 193 negara pada September 2015, SDG memiliki 17 tujuan global yang hendak dicapai, yakni:
- Mengentaskan kemiskinan
- Mencapai ketahanan pangan
- Menjamin kesehatan dan kesejahteraan
- Menjamin pendidikan yang berkualitas
- Mencapai kesetaraan gender
- Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi
- Menjamin akses terhadap sumber energi yang bersih dan terjangkau
- Mendukung perkembangan ekonomi yang inklusif dan membuka lapangan pekerjaan
- Mendorong industri, inovasi, dan infrastruktur
- Mengurangi kesenjangan
- Keberlanjutan kota dan komunitas
- Pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
- Bertindak terhadap perubahan iklim
- Melestarikan kehidupan bawah laut
- Melindungi kehidupan di darat
- Membangun institusi peradilan yang kuat
- Bekerja sama untuk mencapai tujuan
Tampak hadir dalam pertemuan tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Aziz.
Jakarta, 25 Oktober 2016
Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
Bey Machmudin
