Nusa Tenggara Barat

Pada tanggal 25 September 2015, Negara-negara anggota PBB merangkai agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), atau Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs sendiri disusun berdasarkan Tujuan Pembangunan Milenium, atau Millennium Development Goals (MDGs) yang telah berlangsung dari tahun 2000 sampai 2015. TPB sendiri menyertakan 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat waktu yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet.
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) merupakan agenda pembangunan global baru periode 2016-2030 untuk meneruskan seluruh Tujuan Pembangunan Milenium/Millennium Development Goals (MDGs) termasuk pencapaian tujuan-tujuan yang tidak tercapai, terutama menjangkau kelompok masyarakat yang sangat rentan. TPB/SDGs jauh lebih luas daripada MDGs yang akan meneruskan prioritas-prioritas pembangunan meliputi penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan gizi, serta tujuan-tujuan yang lebih luas dari ekonomi, sosial dan lingkungan.

Dengan adanya TPB yang dicanangkan oleh PBB harus memacu semua pemerintah daerah khususnya Nusa Tenggara Barat untuk terlibat dan mensukseskannya, ini adalah hal yang patut disyukuri karena pada pencanangan MGDs, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) cukup sukses dalam pencapaian MDGs dibuktikan dengan lima tahun berturut-turut mendapatkan MDGs Award dari pemerintah pusat. Prestasi ini harus memacu NTB untuk mempertahankan bahkan meningkatkan capaiannya pada TPB/SDGs ini.
Percepatan diperlukan untuk mengintegrasikan TPB/SDGs ke dalam rencana pembangunan daerah. Pada bulan Juli 2018, pemerintah daerah harus menyusun Rencana Aksi Daerah untuk TPB/SDGs sebagaimana dimandatkan oleh perpres. Mengintegrasikan sasaran, target dan indikator TPB/SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta harus bekerja sama untuk memprioritaskan dan merencanakan tindakan dengan bantuan perangkat analisa data akan sangat mendukung percepatan pencapaian TPB/SDGs. Juga terdapat kebutuhan mendesak untuk membangun kapasitas pemerintah daerah untuk SDGs, yang dapat dicapai melalui pembentukan Akademi SDGs untuk pejabat daerah.

Percepatan juga diperlukan untuk pengumpulan data. BPS telah mengumpulkan data untuk indikator TPB/SDGs, Hal ini diperlukan untuk menetapkan data acuan dasar yang kuat yang akan mengukur kemajuan pencapaian SDGs secara kredibel.
Prinsip utama agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah konsultasi, inklusi, dan partisipasi. Harus ada sinergi antara pemerintah, pemilik modal, pengusaha, filantropi, akademisi dan masyarakat madani agar terjadi percepatan pencapaian TPB/SDGs.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. ZULKIEFLIMANSYAH