Pedoman Tagging SDGs

Upaya pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) merupakan prioritas pembangunan nasional yang memerlukan sinergi perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan. Sesuai amanat Perpres No. 59 Tahun 2017, Pemerintah Pusat menyusun kembali dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs sesuai dengan periode RPJMN 2020-2024.

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga mengatur Kementerian/Lembaga untuk melakukan penandaan output ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran APBN, termasuk Penandaan Anggaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/ SDGs). Penandaan TPB/ SDGs dilakukan untuk mengidentifikasi kegiatan/ rincian output dan anggaran di Kementerian/Lembaga yang terkait dengan intervensi pencapaian sasaran TPB/ SDGs. Hal ini dilakukan untuk memastikan Sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/ SDGs) dapat diinternalisasi di dalam proses perencanaan dan pengganggaran di seluruh Kementerian/Lembaga.
Berbeda dari RAN periode sebelumnya, RAN TPB/SDGs 2020-2024 disusun dengan mengidentifikasi intervensi Kementerian/Lembaga (K/L) sampai dengan tataran Rincian Output (RO). Identifikasi RO tersebut dituangkan dalam Matriks 2a Rencana Program/Kegiatan Pemerintah Pusat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RAN TPB/SDGs 2020-2024.

Dokumen RAN TPB/SDGs tersebut merupakan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk K/L dalam melaksanakan berbagai intervensi/kegiatan yang mendukung pencapaian target TPB/SDGs selama lima tahun ke depan. Untuk memastikan intervensi yang telah dituangkan dalam RAN TPB/SDGs diprioritaskan dalam perencanaan dan penganggaran K/L setiap tahunnya, penandaan anggaran (budget tagging) menjadi salah satu instrumen yang sangat penting. Penandaan anggaran tidak hanya bermanfaat untuk membantu perhitungan anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian TPB/SDGs setiap tahunnya, tetapi juga akan memudahkan proses pemantauan dan evaluasi kinerja tahunan dari pelaksanaan RAN TPB/SDGs dengan memanfaatkan berbagai aplikasi pemantauan dan evaluasi eksisting di Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkeu.

Pedoman Penandaan Anggaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB) disusun sebagai panduan bagi Kementerian/Lembaga (K/L) dalam melakukan penandaan anggaran TPB/SDGs serta Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkeu dalam menelaah dan memastikan ketepatan penandaan anggaran yang dilakukan oleh K/L. Hasil penandaan anggaran akan digunakan sebagai basis untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rincian Output (RO) K/L yang tertuang dalam RAN sehingga kinerja program dan anggaran yang mendukung pencapaian TPB/SDGs dapat diukur secara reguler. Hasil evaluasi kinerja selanjutnya diharapkan dapat menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan tahun berikutnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan sehingga pedoman ini dapat diterbitkan. Selanjutnya, pedoman ini akan dimutakhirkan secara periodik berdasarkan pembelajaran dari penerapannya.

Jakarta, Oktober 2020

Dr. Ir. Arifin Rudyanto, MSc
Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/ Bappenas Selaku Ketua Tim Pelaksana dari Tim Koordinasi Nasional TPB/ SDGs