Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas melalui perwakilan Sekretariat Nasional SDGs Indonesia menjadi salah pembicara dalam kegiatan SDGs Talk yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Pullman Bandung Grand Central pada hari Selasa (07/02/2023).
Acara SDG Talks merupakan ajang diskusi panel dengan mengundang pembicara dari Pemerintah, Swasta, Akademisi, Development Partners, dan NGO/LSM yang aktif dalam isu terkait dengan Sustainable Development Goals (SDG). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi dan kesadaran terhadap isu yang berkaitan dengan pencapaian SDGs.
Pada kesempatan tersebut, Sekretariat Nasional SDGs Indonesia diwakili oleh Tenaga Ahli Pengembangan Proyek dan Matchmaking SDGs Financing Hub, Luhur Fajar yang memaparkan “Kolaborasi Pemerintah dan Non-Pemerintah dalam mendukung Pencapaian TPB/SDGs melalui Pembiayaan/Pendanaan yang Berkelanjutan”.
Luhur Fajar menyampaikan upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka penguatan ekonsistem melalui kolaborasi dan inovasi sesuai dengan Peraturan Presiden No. 11 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Diantaranya adalah amant untuk pemutakhiran TPB/SDGs, peta jalan TPB/SDG, Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs; Mendorong peran serta para pihak (Pemerintah dan Pemda, pelaku usaha, filantropi, akademisi dan ogranisasi kemasyarakatan); menguatkan peran gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat; dan mendorong platform pembiayaan inovatif untuk TPB/SDGs.
Berdasarkan OECD (2020), pandemi Covid-19 membuat kesenjangan pembiayaan global untuk mencapai SDGs diproyeksikan meningkat dari USD2,5 triliun menjadi USD4,2 triliun. Hal yang sama juga berlaku di Indonesia. Sebelum pandemi, kesenjangan pembiayaan Indonesia untuk mencapai SDGs pada 2030 diperkirakan mencapai USD1 triliun. Kebutuhan dalam delapan tahun terakhir menuju 2030 tentunya lebih besar dari angka tersebut.
Di Indonesia, dengan konteks terbatasnya sumber daya keuangan maupun non-keuangan, percepatan pencapaian SDGs perlu dilakukan dengan menempatkan fokus pembangunan pada area atau goal/target yang memiliki daya ungkit (leverage) dan keterkaitan (interlinkages) tinggi. Di samping itu, strategi pembiayaan SDGs juga diperkuat dengan meningkatkan partisipasi pihak swasta/non-pemerintah. Inovasi pembiayaan SDGs perlu dilakukan untuk meningkatkan minat mereka berinvestasi pada area atau sektor yang memiliki dampak SDGs.
SDGs Financing Hub mengakselerasi pembiayaan berkelanjutan untuk mencapai SDGs dengan menyinergikan sumber daya keuangan dan non-keuangan. Sumber daya keuangan tersebut di antaranya adalah APBN, APBD, Development Finance Institutions, dana korporasi, bank komersial, lembaga investasi, filantropi dan organisasi keagamaan, investor retail, dan lainnya. Sementara itu organisasi kemasyarakatan, akademisi, think-tank, komunitas, dan lainnya juga turut berkontribusi melalui program atau kajian mereka. Hal ini diimplementasikan oleh SDGs Financing Hub, di antaranya, melalui pendataan dan kurasi proyek atau inisiatif yang relevan dengan SDGs, pemetaan tipologi dan preferensi investor atau pendana, proses matchmaking proyek/inisiatif dengan investor/pendana, serta pengukuran dan pelaporan dampak terkait SDGs.