SDGs Financing Hub: Mempercepat Investasi dalam SDGs

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas melalui perwakilan Sekretariat Nasional SDGs Indonesia menjadi salah satu pembicara dalam kegiatan “Donor and Stakeholder Consultation for Accelerating SDGs Investment in Indonesia Joint Programme” yang diselenggarakan oleh United Nations (UN) Joint SDG Fund. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Indonesia Kempinski pada hari Selasa (21/06/2023).

Kegiatan ini merupakan ajang yang diusung oleh Joint SDG Fund bersama PBB melalui diskusi panel dengan mengundang perwakilan dari negara-negara donor/mitra pembangunan untuk Joint SDG Fund, Pemerintah, Organisasi Internasional, Sektor Swasta dan non-pemerintah, dan  Organisasi PBB yang berpartisipasi (PUNOs).

Menyadari adanya komitmen Indonesia dalam pencapaian SDGs yang sudah diarusutamakan dalam Perencanaan Nasional Jangka Menengah, sebagai salah satu prioritas utama Indonesia ke depan. Sebagaimana diidentifikasi dalam Peta Jalan SDGs Indonesia 2030 (estimasi sebelum pandemi Covid-19), terdapat kesenjangan pembiayaan (Financing gap) sebesar USD 1 Triliun (kebutuhan pembiayaan USD 4,7 Triliun) yang memisahkan Indonesia dari ambisi pembangunan berkelanjutannya. 

Menyadari hal tersebut, untuk menutup kesenjangan pembiayaan (Financing gap) diperlukan upaya dari semua pemangku kepentingan dan pembiayaan inovatif sebagai solusi yang dibutuhkan untuk memanfaatkan sumber pembiayaan tambahan dari pemangku kepentingan di luar pemerintah  yaitu sektor keuangan dan swasta. 

Pada kegiatan tersebut, dihadiri oleh Sekretariat Nasional SDGs Indonesia yang diwakili oleh Yanuar Nugroho selaku Ketua Koordinator Tim Ahli, Yanuar Nugroho memaparkan pendapatnya mengenai refleksi SDG Financing Hub di Indonesia, sekaligus menyampaikan beberapa inisiatif oleh Bappenas untuk mempercepat investasi dalam SDGs seperti Kerangka Pembiayaan Nasional Terintegrasi dan SDG Financing Hub.

Yanuar Nugroho juga menyampaikan bahwa dalam forum bersama UNESCAP yang dilaksanakan di Bangkok, Thailand terkait target SDGs yang harusnya dicapai pada tahun 2030, di Asia Pasifik baru akan tercapai di tahun 2065. Tentunya hal tersebut menjadi sebuah tantangan bagi kita semua, dapat ditangani dengan menciptakan skema dan strategi pembiayaan dikerahkan untuk mendukung pencapaian target SDGs.

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh Pemerintah adalah menyiapkan platform untuk para pemangku kepentingan di bidang development financing, dengan memberikan kepastian kepada investor bahwa mereka dapat berperan penting dalam pembangunan Indonesia.

Yanuar Nugroho juga meyebutkan bahwa Integrated National Financing Framework (INFF) sangat penting untuk menyelaraskan prioritas nasional dengan sumber pembiayaan yang tersedia. INFF Indonesia diharapkan dapat membawa keselarasan yang lebih baik antara kebijakan pembiayaan dan rencana pembangunan berkelanjutan nasional dan juga mempromosikan sarana, alat, dan platform pembiayaan inovatif.

Mitra pembangunan dapat memainkan peran penting untuk mengisi atau menutup kesenjangan hasil identifikasi dari masalah dialog pembiayaan, seperti memfasilitasi dialog tindak lanjut dan pertemuan antara berbagai pemangku kepentingan untuk mengembangkan kemitraan yang kuat dalam mendukung inisiatif pembiayaan inovatif, memberikan pelatihan, konsultasi, dan teknis dukungan untuk memastikan keberhasilan penerapan inisiatif pembiayaan inovatif, dan mendukung penggalangan dana  yang memiliki potensi dampak signifikan namun sulit memperoleh pembiayaan dari sumber konvensional,  membantu mengarahkan dan memobilisasi sumber daya keuangan dari berbagai mitra pembiayaan, termasuk lembaga keuangan internasional dan swasta, membantu melakukan pemantauan dan evaluasi (pengukuran dampak) atas inisiatif pembiayaan inovatif yang didukungnya. Ini membantu memahami dampak dan keefektifan program dan memberikan masukan yang berharga untuk pengambilan keputusan dan perbaikan di masa mendatang.