Tangerang (03/08/2023) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia mengadakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Kementerian PUPR 2023. Kegiatan ini dilaksanakan secara luring serta dihadiri oleh perwakilan dari Sekretariat SDGs, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai narasumber pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 pukul 08.00 WIB s.d selesai, di Hotel Santika Premiere ICE BSD City, Tangerang.
Rapat Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2023 ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antar kementerian, sinkronisasi program kegiatan terkait TPB/SDGs, pelaksanaan kegiatan, serta pelaporan yang tepat dan sesuai dengan masing-masing tujuan
Berdasarkan hal itu, Kementerian PUPR sebagai instansi pelaksana dalam mendukung pencapaian target-target TPB/SDGs perlu memiliki pemahaman yang sama dengan Kementerian Bappenas serta Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi sebagai koordinator pelaporan TPB/SDGs, terutama terkait target dan aksi yang tertera pada Perpres 111 Tahun 2022 dan RO yang telah di-tagging.
Indriana Nugraheni, selaku Manajer Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola hadir mewakili Sekretariat Nasional SDGs dalam rangka mensosialisasikan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 pemutakhiran Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 – tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sekaligus meningkatkan koordinasi dan komitmen untuk berkontribusi dan berkolaborasi dengan Kementerian PUPR dalam percepatan pencapaian TPB/SDGs. Khususnya tahun 2023, dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi percepatan capaian TPB/SDGs, Direktorat Mitra K/L di Kementerian PPN/Bappenas melakukan penandaan (tagging) Rincian Output (RO) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang teridentifikasi mendukung TPB/SDGs pada aplikasi KRISNA.
Indriana Nugraheni juga menegaskan beberapa hal yang menjadi urgensi dalam tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs, hal tersebut di antaranya: Mendorong platform pembiayaan inovatif untuk TPB/SDGs, Memutakhirkan sasaran nasional TPB/SDGs yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, Menekankan Peran Para Pihak baik sebagai bagian Tim Koordinasi Nasional TPB/SDGs, Memutakhirkan Peta Jalan TPB/SDGs dan Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs, serta menguatkan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) dalam implementasi TPB/SDGs di tingkat daerah.
Kemudian, lebih lanjut Indriana turut menampilkan data Indikator 9.1.1 (a) Kondisi Mantap Jalan Nasional dan 9.1.1 (b) Panjang Pembangunan Jalan Tol dengan sumber data dari Kementerian PUPR, “Data kondisi mantap jalan nasional bergerak fluktuatif dengan adanya penambahan dan pemeliharaan jalan baru. Realisasi sudah mencapai level hardrock namun masih belum memenuhi target. Disparitas kondisi jalan juga terlihat pada wilayah provinsi. Sedangkan, Data Panjang Pembangunan Jalan Tol menunjukkan adanya penurunan dari tahun 2019-2021. Namun, di tahun 2022 terdapat peningkatan. Realisasi di tahun 2021-2022 belum memenuhi target.” ujar Indriana Nugraheni pada Kamis siang itu.
“Terdapat sebanyak 3 indikator yang datanya bersumber dari Kementerian PUPR dan tak tersedia, di antaranya Indikator 6.4.2.(a) tentang Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya, 11.7.1(a) Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua dan 11.c.1.(a) Persentase daerah yang memiliki Perda bangunan gedung yang berkelanjutan, berketahanan, dan menggunakan material lokal,” ujar Manajer Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola Sekretariat Nasional SDGs.
Sebagai penutup dalam paparannya, Indriana menyebutkan tindak lanjut penguatan pelaksanaan TPB/SDGs dapat dilakukan salah satunya dengan dukungan disagregasi data oleh K/L untuk data sektoral daerah serta dukungan akademisi untuk ketersediaan data daerah.
Penulis: Septia Anisa
Reviewe: Danya Wulandari Joedo
