Kementerian PPN/Bappenas hari Senin (16/5) menyelenggarakan Workshop “Transforming Our World: The 2030 Agenda for SDGs in Indonesia”, yang bertujuan untuk membangun pemahaman yang sama dengan para stakeholders tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Agenda baru ini merupakan kelanjutan dari apa yang sudah dibangun pada Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs) yang mulai dijalankan tahun 2000 dan berakhir di tahun 2015, dan berupaya untuk menyelesaikan apa yang belum dapat dicapai dalam MDGs.
Kementerian PPN/Bappenas hari Senin (16/5) menyelenggarakan Workshop “Transforming Our World: The 2030 Agenda for SDGs in Indonesia”, yang bertujuan untuk membangun pemahaman yang sama dengan para stakeholders tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Agenda baru ini merupakan kelanjutan dari apa yang sudah dibangun pada Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs) yang mulai dijalankan tahun 2000 dan berakhir di tahun 2015, dan berupaya untuk menyelesaikan apa yang belum dapat dicapai dalam MDGs.
SDGs merupakan suatu rencana aksi untuk manusia, planet, dan kesejahteraan. SDGs memandang kesejahteraan manusia dibatasi oleh kondisi planet Bumi, serta bergantung pada cara kita memperlakukan Bumi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, 17 Tujuan dalam SDGs tidak terpisahkan dan saling berkaitan satu sama lain untuk menjalankan pembangunan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil menyatakan SDGs lebih komprehensif dan transformatif. “SDGs jauh lebih komprehensif dan transformatif. Komprehensif karena melibatkan negara maju dan berkembang dengan tujuan yang lebih luas, mencakup tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta menetapkan mekanisme untuk mengimplementasikan 17 Tujuan tersebut, yaitu melalui perangkat implementasi (means of implementations). Kemudian, transformatif karena tidak meninggalkan siapapun di belakang. Mereka yang miskin, rentan, ataupun difabel didorong untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan, dan menikmati manfaat sebesar-besarnya dari SDGs,” jelas beliau.
Untuk mencapai 17 Tujuan, lanjut Menteri Sofyan, semua aktor, bukan hanya pemerintah dan pemerintah daerah saja yang harus bekerja sama, melainkan masyarakat sipil, pelaku bisnis, filantropi, serta akademisi harus berkolaborasi. Terlebih lagi SDGs jauh lebih ambisius dari MDGs sebelumnya yang hanya separuh dari target SDGs. Target-target SDGs ditujukan untuk mencapai semua indikator (Zero Goals).
Menteri Sofyan optimis Indonesia siap untuk mengimplementasikan SDGs. “Untuk mencapai 17 Tujuan, 169 target, dan 240 indikator memang menjadi tantangan bagi Indonesia. Namun, saya percaya Indonesia siap dan berkomitmen penuh untuk melaksanakan SDGs karena sejalan dengan visi pembangunan Indonesia dan sudah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Indonesia memiliki 119 target yang sesuai dengan 169 target SDGs,” jelas Menteri Sofyan.
Pada pilar sosial, Indonesia menargetkan untuk menurunkan tingkat kemiskinan 7-8%; meningkatkan akses air minum dan sanitasi 100%; menurunkan angka kematian bayi 24 per 1.000 kelahiran, dan angka kematian ibu 306 per 100 ribu kelahiran; meningkatkan fasilitas kesehatan 85% dan jangkauan asuransi kesehatan 100%; dan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar SD 114,09%, SMP 106,94%, dan SMA 91,63%.
Pada pilar ekonomi, Indonesia menargetkan untuk meningkat PDB per kapita Rp 72.2 juta; mengurangi tingkat pengangguran terbuka 4-5%; menciptakan 10 juta lapangan kerja; menurunkan Indeks Gini 0,36; meningkatkan tenaga kerja formal 51%; rasio elektrifikasi 96,6%; dan energi terbarukan campuran 10-16%.
Pada pilar lingkungan, Indonesia menargetkan untuk mendorong produksi dan konsumsi sektor-sektor prioritas secara berkelanjutan; mengurangi emisi CO2 hingga 26%; memulihkan ekosistem yang terdegradasi, meliputi 100 ribu ha kawasan konservasi; dan pengelolaan sampah hingga 150 juta ton.
Pada pilar pembangunan yang inklusif dan target perangkat implementasi, Indonesia meningkatkan partisipasi dalam Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular di berbagai sektor dengan banyak negara. Untuk memastikan pembangunan yang inklusif, Indonesia melakukan pembangunan partisipatif, meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan, dan memberikan sistem kartu (Kartu Indonesia) untuk berbagai program kemiskinan dan sosial demi menjamin akses layanan dasar bagi masyarakat miskin.
Pada akhir sambutannya, Menteri Sofyan menjelaskan peran Bappenas dalam SDGs. “Bappenas ditugaskan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan SDGs di Indonesia. Kami akan membentuk Tim Koordinasi Nasional yang terdiri dari perwakilan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, pelaku bisnis, dan juga filantropi. Selain itu, saat ini kami juga sedang mempersiapkan Keputusan Presiden untuk SDGs. Dasar hukum ini diperlukan untuk memastikan koordinasi SDGs di seluruh sektor 17 Tujuan, dan penting untuk memastikan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal,” pungkas beliau.
Sumber : BAPPENAS
