KERANGKA HUKUM KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs) PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS NO. 7/2018

KERANGKA HUKUM KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs) PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS NO. 7/2018

Dalam rangka melaksanakan Tujuan pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) di Indonesia diperlukan suatu kerangka hukum yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan koordinasi, perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Tujuan Pembangunan…

Continue Reading

Kementerian PPN/Bappenas mengajak semua pihak untuk turut aktif menyuarakan, melakukan upaya-upaya pencapaian TPB/SDGs. Dimulai dari diri sendiri, apa yang dapat dilakukan baik oleh individu maupun berkolaborasi. Sesungguhnya TPB/SDGs bukanlah sesuatu yang baru, berbagai pihak telah melakukan upaya pencapaian TPB/SDGs baik dari sisi sebaran (outreach) manfaat maupun kedalaman fokus substansi setiap target. Logo TPB/SDGs dapat diintegrasikan ke dalam publikasi-publikasi hasil kerja setiap pihak.

Facebook-f Twitter Instagram Youtube

Subscribe for Information

Connect with SDGs Indonesia

Enter your email address to get inspiring stories straight to your inbox.


Navigation

© sekretariat nasional sdgs

NO ❤ ne Left behind