Pencapaian Nasional SDGs 4 dan 5 dan Roadmap Pembangunan Manusia  menuju Indonesia Emas 2045

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas melalui perwakilan Sekretariat Nasional SDGs Indonesia menjadi salah satu narasumber dalam Webinar Nasional SDGs Series tahun 2023, Seri 2 : “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia menuju Indonesia Emas 2045” yang diselenggarakan oleh Universitas Dipenogoro. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui Zoom Meeting, Pada hari Jumat, (12/05/23)

Kegiatan webinar yang dilaksanakan hari ini, Sekretariat Nasional SDGs Indonesia diwakili oleh Dr. Sanjoyo,MEc, selaku Manajer Pembangunan Sosial. Kedua narasumber lainnya antara lain Lenny N. Rosalin,SE,MSc,MFin selaku Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementrian PPPA Republik Indonesia, Prof. Bulan Prabawani, S.Sos,M.M,Ph.D selaku Koordinator Bidang Sosial SDGs Center Universitas Diponegoro dan Dr. Diana Nur Afifah, S.Tp,.M.Si selaku moderator yang memimpin dan mengarahkan jalannya diskusi.

Pencapaian impian dari visi Indonesia 2045 dibangun dengan 4 pilar berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar berbangsa bernegara dan berkonstitusi : 

1. Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan
3. Pemerataan Pembangunan
4. Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan

Lenny N. Rosalin menyampaikan bahwa pada dasarnya saat ini kesetaraan gender sudah banyak sekali masuk kedalam sektor seperti energi, digital ekonomi, lingkungan, kesehatan, dalam mengusungkan Woman Empowerment. Mengacu pada data Indeks Pembangunan Manusia  (IPM) Indonesia pada tahun 2010-2022 yang diukur dengan 3 indikator : kesehatan, pendidikan, ekonomi bahwa selama 12 tahun grafik selalu meningkat baik laki-laki maupun perempuan. Walaupun, gender gap tidak pernah berubah sehingga IPM perempuan masih berstatus sedang dibandingkan dengan IPM laki-laki sudah berstatus tinggi artinya kualitas SDM perempuan masih kurang dibandingkan laki-laki.

Berdasarkan data Global Gender Gap Index (GGGI) Indonesia, Tahun 2020-2022 diprediksi bahwa dibutuhkan 132 tahun untuk Gender Gap bisa hampir tertutup. Khusus sektor ekonomi, membutuhkan sekitar 151 tahun kalau tidak afirmasi yang dilakukan oleh negara. Dalam hal ini, Economic Participation and Opportunity dan Political Empowerment menyumbangkan kesenjangan terbesar. Sedangkan pada bidang Educational Affainment and Health and Survival variables hampir tidak ada gender gap.

Dalam mengatasi permasalahan ini, Presiden Republik Indonesia memberikan arahan langsung antara lain : 

• Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang Berperspektif Gender (Ekonomi).

Berdasarkan data yang disajikan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2019-2022 masih senjang. Pada Agustus 2019 TPAK laki laki sejumlah 83,25% sedangkan perempuan 51,81% begitu pula ditahun-tahun berikutnya yang dimana pada Agustus 2022, TPAK perempuan sejumlah 53,41% sedangkan laki-laki 83,87%.

• Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam Pendidikan/Pengasuhan anak.

Pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak di tingkat keluarga belum optimal dan belum sepenuhnya berbasis hak anak. Berdasarkan Indeks Perlindungan Anak tahun 2022 terdapat 3,64% balita mendapatkan pengasuhan tidak layak dan 4,67% anak tidak tinggal dengan kedua orang tuanya.

• Penurunan Kekerasan terhadap Perempuan dan anak.

Berdasarkan Kemen PPPA, SPHPN tahun 2021 Prevelansi kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dan selain pasangan selama hidup memiliki angka yang cukup tinggi dimana di lingkungan perkotaan sejumlah 27,80% dan perdesaan 23,90% untuk di skala nasional berjumlah 26,10%. Sampai dengan 2022 terakhir, ada peningkatan yang signifikan sudah banyak korban yang berani untuk melapor akan kekerasan yang dialaminya.

• Penurunan Pekerja Anak.

Proporsi pekerja anak di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan melalui sumber data yang ada pada tahun 2021, dimana wilayah perdesaan sejumlah 2,29% dan perkotaan sejumlah 1,43%.

• Pencegahan Perkawinan Anak.

Prevalensi Perkawinan Anak yang menikah sebelum 18 tahun kian menurun. Pada tahun 2020 sejumlah 10,35% sedangkan di tahun 2022 sejumlah 8,06%. 

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan oleh Sanjoyo, Kementrian PPN/Bappenas memberikan capaian TPB/SDGs dari waktu ke waktu, menganalisis permasalahan dan faktor penyebabnya, serta memberikan umpan balik bagi perbaikan perencanaan dan pelaksanaan ke depannya. Dalam pelaksanaan TPB/SDGs, Pemerintah provinsi dapat melakukan kolaborasi dengan SDGs Center yang berada atau dekat dengan provinsi untuk saat ini terdapat 18 dari 38 provinsi yang memiliki SDGs Center Beliau menyampaikan bahwa TPB/SDGs merupakan target yang ambisisus dan hanya dapat dicapai melalui Kemitraan seperti Platform SDGs antara lain : 

• Pemerintah dan parlemen.

1. Target, Kebijakan & Program
2. Data dan Indikator Pembangunan
3. Sosialisasi/Diseminas, Komunikasi & Advokasi
4. Dukungan Regulasi & Anggaran
5. Monev & Pelaporan

• Akademisi dan pakar

1. Peningkatan kapasitas
2. Evaluasi
3. Policy Paper/Policy Brief sebagai dasar Policy Formulation
4. Data dan indikator pembangunan

• Filantropi dan bisnis

1. Advokasi pelaku usaha
2. Fasilitas Program (Komunikasi, Peningkatan Kapasitas dan Kolaborasi Pendanaan)

• Ormas dan media

1. Diseminasi dan Avokasi
2. Fasilitasi Program
3. Membangun pemahaman publik, dan Peningkatan Kapasitas
4. Monitoring

Tantangan yang didapat dalam mewujudkan capaian SDGs disampaikan langsung oleh Sanjoyo untuk saat ini pelaksanaan prinsip inklusif dan no one left behind belum maksimal, Sinergi yang berdampak pada efektivitas dan daya ungkit program untuk pencapaian SDGs, dan Keterbatasan data penerjemahan indikator di tingkat daerah bahkan sampai desa, termasuk pentingnya keterbandingan data capaian tingkatan atas 17 goals/SDGs.

Mengacu kepada pencapaian poin 4 SDGs terkait dengan Pendidikan yang Berkualitas, berdasarkan sumber Dapodik, Kemendikbudristek 2022 kualitas pendidikan masih perlu ditingkatkan baik dari sisi pengembangan kurikulum maupun kualifikasi dan kompetensi pendidik dimana Guru dengan kualifikasi minimal D4/S1 sejumlah 82,61% dan Guru yang bersertifikat sebagai pendidik sejumlah 31,67%. Selanjutnya pada poin 5 SDGs akan Kesetaraan Gender upaya dan tata kelola pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak masih perlu di tingkatkan. Berdasarkan sumber SPHPN tahun 2021, Kekerasan seksual yang dilakukan orang lain selain pasangan sejumlah 5,73% sedangkan kekerasan fisik/seksual yang dilakukan oleh pasangan sejumlah 6,55%.

Pemaparan terakhir dilakukan oleh Bulan Prabawani, Beliau berpendapat muatan pendidikan Indonesia saat ini wajib ditingkatkan lagi. Pendidikan ramah lingkungan hanya sebatas insiatif guru dan tidak terintegrasi. Maka dari itu, sampai sekarang Pendidikan masih dianggap hanya sebatas status sosial. Ketika seseorang memiliki pendidikan tinggi maka dianggap pula memiliki kehidupan sosial yang tinggi. Beliau juga mengatakan siswa hanya terfokus dalam ambisi mengejar prestasi akademik sehingga orientasi kognisi tidak merubah perilaku. Dengan hal ini penerapan 7 Karakteristik ESD UNESCO sangatlah diperlukan bagi tenaga mengajar : inter-discipline,comprehensive, value-driven, critical thinking & problem solving, multi-method, participatory decision-making, applicability, dan locally relevant.

Berdasarkan pemaparan dari ketiga narasumber, dapat disimpulkan bahwa pencapaian SDGs poin 4 dan 5 sangat perlu ditingkatkan dengan sisa kurang lebih 8 tahun dalam mewujudkan setiap indikatornya. Tantangan akan persebaran SDGs ke setiap provinsi yang belum merata maupun terjadinya ketimpangan antara kasus yang terjadi di perkotaan dan perdesaan sehingga sesi diskusi berjalan dengan efektif & solutif.

Penulis: Merva Putri Salvia