SDGs 2023

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) telah diadopsi menjadi komitmen global pada September 2015. Indonesia menjadi negara yang konsisten mendukung pencapaian target SDGs. Pelaksanaan SDGs di Indonesia dilakukan sejalan dengan perencanaan pembangunan nasional. Untuk itu, pemerintah mengintegrasikan target-target SDGs pada dokumen perencanaan pembangunan pada tingkat nasional dan sub-nasional. Prinsip pelaksanaan SDGs di Indonesia yang bersifat universal, inklusif, dan partisipatif turut menjadi landasan untuk bangkit dari pandemi COVID-19 yang mengakibatkan kontraksi cukup dalam pada berbagai bidang pembangunan.

Saat ini, pemerintah terus memulihkan capaian pembangunan melalui berbagai intervensi kebijakan, dengan harapan agar kembali seperti sebelum dilanda pandemi COVID-19 atau lebih baik (recover better). Komitmen tersebut tergambar dalam arahan Presiden Joko Widodo, bahwa target SDGs tidak diturunkan tetapi inovasi kebijakan harus dilakukan. Selain itu, upaya pemerintah untuk mencapai target SDGs pada 2030 juga menjadi langkah awal untuk memastikan terwujudnya “Indonesia Emas 2045” sebagai negara dengan ekonomi terbesar keempat atau kelima di dunia.

Pelaksanaan SDGs saat ini telah memasuki Decade of Action yang menyisakan waktu tujuh (7) tahun untuk mencapai Agenda 2030, di tengah berbagai disrupsi dan tantangan yang ada. Era Decade of Action – Aksi Nyata harus dipahami sebagai tanggung jawab seluruh pihak: tidak hanya pemerintah, tetapi juga peran penting nonpemerintah untuk bersinergi dalam mencapai target-target pembangunan dalam SDGs. Sekali lagi, prinsip partisipatif menjadi kunci kolaborasi nyata ini.

Pada tahun 2022, komitmen Pemerintah Indonesia untuk lebih memantapkan pelaksanaan SDGs pada tingkat nasional dan sub-nasional tercermin pada penetapan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pencapaian Pelaksanaan TPB/SDGs. Dalam regulasi tersebut, kembali ditegaskan peran multipihak dan pentingnya inovasi untuk mengakselerasi pencapaian TPB/SDGs. Selain itu, sesuai dengan amanat Perpres tersebut, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) selaku koordinator pelaksana nasional SDGs juga bertanggungjawab untuk menyampaikan pelaksanaan SDGs melalui publikasi Laporan Pelaksanaan SDGs 2023.

Laporan Pelaksanaan SDGs Tahun 2023 ini merupakan laporan kedua pada periode pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) 2021-2024 yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Laporan ini memuat analisis pada 17 Tujuan SDGs yang meliputi kondisi terkini, tantangan, dan kebijakan mendatang. Selain itu, untuk memperlihatkan capaian pelaksanaan TPB/SDGs secara lebih komprehensif, laporan juga dilengkapi dengan analisis berbasis wilayah, demografi, sosial dan ekonomi untuk melihat isu secara lebih mendalam khususnya pada masyarakat rentan yang memerlukan perhatian khusus.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan SDGs Tahun 2023 ini dapat terwujud karena kontribusi berbagai pihak baik pemerintah maupun non pemerintah. Kementerian PPN/Bappenas mengucapkan terima kasih kepada Badan Pusat Statistik dan Kementerian/Lembaga atas dukungan penyampaian data capaian indikator SDGs. Selain itu kami juga sangat mengapresiasi peran pemerintah daerah, pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil, filantropi, dan perguruan tinggi melalui berbagai praktik baik yang disampaikan untuk memberikan warna tersendiri pada laporan ini.

Kementerian PPN/Bappenas berharap bahwa Laporan Pelaksanaan SDGs Tahun 2023 ini dapat menjadi referensi bagi seluruh pemangku kepentingan yang selama ini telah mendukung pelaksanaan SDGs di Indonesia. Mari bersama kita wujudkan Decade of Action melalui kerja cerdas, inovatif, dan visioner untuk memastikan pencapaian Agenda 2030 sebagai langkah awal menuju Indonesia Emas 2045.

Jakarta,    Oktober 2023

Suharso Monoarfa

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
selaku Koordinator Pelaksana Nasional TPB/SDGs