SDGs

Localizing the Implementation of the Sustainable Development Goals: Act Locally on a Global Scale

NUSA DUA – Pada sesi penutupan, Menteri PPN/BAPPENAS menegaskan perlunya upaya-upaya yang berkelanjutan untuk mendorong pencapaian tujuh (7) flagship initiatives yang telah disepakati bersama. Sebagai tindak lanjut, Indonesia menawarkan kesediaannya untuk menjadi host berkolaborasi dengan Kerajaan Thailand pada forum berikutnya untuk merealisasikan ketujuh flagship initiatives yang tertuang dalam dokumen the Complementarities of the ASEAN Community …

Localizing the Implementation of the Sustainable Development Goals: Act Locally on a Global Scale Read More »

STRUKTUR TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PENCAPAIAN TPB TERTUANG DALAM KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.127/M.PPN/HK/11/2018

Salah salah satu tindak lanjut dari amanat Peraturan Presiden (Perpres) No. 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada Pasal 14 adalah penetapan tugas, tata kerja, dan tata cara penetapan susunan Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana. Tim Pelaksana, sebagai bagian dari Tim …

STRUKTUR TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PENCAPAIAN TPB TERTUANG DALAM KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.127/M.PPN/HK/11/2018 Read More »

KERANGKA HUKUM KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs) PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS NO. 7/2018

Dalam rangka melaksanakan Tujuan pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) di Indonesia diperlukan suatu kerangka hukum yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan koordinasi, perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (PERPRES) No. 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Menteri …

KERANGKA HUKUM KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs) PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS NO. 7/2018 Read More »

Kolaborasi dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di Indonesia

Rapat Koordinasi dengan Mitra Pembangunan Jakarta, 26 Juli 2018   Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan Mitra Pembangunan untuk membahas bagaimana mempererat kolaborasi dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di Indonesia. Mitra pembangunan yang dilibatkan dalam pertemuan ini diantaranya dari lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia, Kedutaaan Besar negara-negara ASEAN, Kedutaan Besar negara-negara sahabat yang …

Kolaborasi dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di Indonesia Read More »

Wakil Presiden Jusuf Kalla meluncurkan Rencana Aksi Nasional (RAN) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

Jakarta, 5 Juni 2018  Indonesia telah menorehkan sejarah dunia. Baru pertama kalinya suatu negara meluncurkan secara resmi rencana kerja pembangunan terpadu dan sangat komprehensif, sinergi kerja dari pemerintah dan institusi non pemerintah. Ini adalah upaya gotong royong, sebuah gerakan bersama untuk mencapai tujuan bersama secara rinci, transparan, terukur dan akuntabel. Dikerjakan secara inklusif, baik pemerintah, …

Wakil Presiden Jusuf Kalla meluncurkan Rencana Aksi Nasional (RAN) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Read More »

Peluncuran Buku Fikih Zakat on SDGs

Jakarta, 30 Juli 2018, Kementerian PPN/Bappenas Jakarta, Senin 30 Juli 2018 bertempat di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto (DH) 1-5, Kementerian PPN/Bappenas, telah diluncurkan Buku Fikih Zakat on SDGs (Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB) oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Prof. Dr. Bambang Brodjonegoro. Penyusunan buku ini diinisiasi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Filantropi Indonesia, …

Peluncuran Buku Fikih Zakat on SDGs Read More »

Platform Filantropi dan Pelaku Usaha untuk Pencapaian SDGs

Jakarta, 27 Juli 2018  Indonesia telah resmi memiliki Platform Filantropi dan Bisnis untuk Pencapaian SDGs di Indonesia dengan telah dideklarasikan Platform Filantropi dan Bisnis Indonesia pada Jumat 27 Juli 2018 lalu di Jakarta. Hal ini sebagai bukti bahwa inisatif dan tanggungjawab mencapai Tujuan Pembangungan Berkelanjutan (TPB/SDGs) disadari banyak pihak bukan hanya tanggungjawab Pemerintah saja, tetapi …

Platform Filantropi dan Pelaku Usaha untuk Pencapaian SDGs Read More »

Sosialisasi Rencana Aksi Nasional (RAN) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) 2017-2019

Jakarta, 9 Juli 2018 Indonesia tidak hanya berkomitmen melaksanakan, namun juga bertekad menjadi pelopor (pioneer) dan teladan (role model) dunia pelaksanaan TPB/SDGs dalam upaya transformasi peradaban global yang lebih adil, damai, sejahtera, dan berkelanjutan sebagai perwujudan pelaksanaan kebijakan bebas dan aktif di kancah dunia. Sebagai bentuk langkah konkret Indonesia dalam upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan …

Sosialisasi Rencana Aksi Nasional (RAN) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) 2017-2019 Read More »

Wujud Nyata Peran Akademia: SDGs Center UNPAD

Pada setiap kesempatan sosialisasi TPB/SDGs maka salah satu materi penting yang perlu dipahami oleh semua pihak adalah tentang pihak-pihak yang terlibat dalam TPB/SDGs dan peran dari setiap pihak tersebut. Salah satu pihak utama adalah academia, yang memiliki peran antara lain untuk (1) memberikan dukungan dalam peningkatan kapasitas baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah, (2) mendukung …

Wujud Nyata Peran Akademia: SDGs Center UNPAD Read More »

Koordinasi antara Bappenas & Kementerian Dalam Negeri: Pelaksanaan SDGs di daerah

Salah satu amanat dalam Perpres No. 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang tertuang pada Pasal 15 adalah peran Gubernur dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB bersama dengan Bupati/Walikota di wilayah masing-masing dengan melibatkan Ormas, FIlantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pihak terkait lainnya. Lebih lanjut dalam Pasal 17 ayat 2 menyebutkan bahwa Gubernur …

Koordinasi antara Bappenas & Kementerian Dalam Negeri: Pelaksanaan SDGs di daerah Read More »