Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melalui Sekretariat Nasional SDGs melakukan pendampingan serta memberikan masukan terhadap draft rencana aksi daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Provinsi Papua Barat tahun 2023-2026 pada kegiatan Forum Group Discussion II . Provinsi Papua Barat berkolaborasi dengan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) USAID mengadakan kegiatan FGD II yang dilaksanakan selama tiga hari berturut-turut, yakni pada 9 – 11 Oktober 2023 di Manokwari.
Forum Group Discussion II telah dihadiri oleh lebih dari 100 orang yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua Barat, perwakilan pemerintah daerah Kabupaten di wilayah provinsi Papua Barat, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, pelaku usaha, media dan mitra pembangunan. Dalam sesi pembukaan Asisten Manajer Pilar Pembangunan Lingkungan, Alimatul Rahim, menyampaikan bahwa Penyusunan RAD merupakan amanat dari Perpres No. 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian (TPB/SDGs) serta menjadi bagian dari komitmen provinsi maupun kabupaten dalam upaya pencapaian TPB/SDGs. Bentuk komitmen ini juga sudah tercermin dari banyaknya peserta yang hadir dari berbagai kalangan dan pemangku kepentingan.
Kepala Bidang Analisis Data Bappeda Provinsi Papua Barat, Ibu Deasy, dalam pemaparan menyampaikan dokumen perencanaan Provinsi Papua Barat (RPD 2023-2026) terdapat keselarasan antara 8 isu strategis, 6 tujuan dan 28 sasaran yang ada di RPD dengan Tujuan TPB/SDGs. Saat ini matriks 1 sudah disusun dan di identifikasi tantangan pencapaiannya. Beberapa poin penting isian matriks 1 pada Draf Awal RAD TPB/SDGs Provinsi Papua Barat diantaranya sebagai berikut:
Melalui pertemuan ini juga dibahas mengenai mekanisme dan tata cara penyusunan RAD yang disampaikan oleh Asisten Manajer Bidang Monev Pilar Sosial dan Daerah Regional 1, Ardhiantie. Terdapat beberapa acuan dalam penyusunan RAD, yaitu dokumen metadata indikator, pedoman teknis RAD, serta Perpres, RKPD dan RPD. Di dalam dokumen RAD, terdapat 4 matriks yang perlu diisi, yaitu: Matriks 1 (Rencana Capaian Indikator SDGs Provinsi dan Kabupaten), Matriks 2b (Rencana Program/Kegiatan Pemda), Matriks 3 (Rencana Program/Kegiatan Non Pemerintah), dan Matriks 4 (Rencana Program/Kegiatan Pelaku Usaha). Pengisian Matriks 1 didasarkan pada indikator yang relevan di daerah. Sedangkan pengisian Matriks 2b diisi dengan program kegiatan OPD untuk mendukung pencapaian target. Dalam Matriks 3 apabila target tahunan belum dapat ditulis, maka dapat diisi saat program/kegiatan tersebut sudah berjalan dengan penyesuaian yang dilakukan pada saat pengisian form di laporan monev. Forum Grup Diskusi II fokus pada teknis pengisian matriks-matriks RAD dan dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan di provinsi Papua Barat.
Provinsi Papua Barat menjadi provinsi pertama di Tanah Papua yang melaksanakan Forum Grup Diskusi (FGD) kedua penyusunan RAD SDGs 2023-2026. Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, diantaranya belum seragamnya pemahaman terkait Metadata Indikator SDGs, perlunya peningkatan kapasitas SDM, dan peningkatan kolaborasi pemangku kepentingan. Inisiatif kolaboratif dengan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) USAID ini menjadi langkah penting menuju perencanaan yang berkelanjutan untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Provinsi Papua Barat.
Penulis: Nacota Yeshida
Reviewer: Adenira Hargianintya
