New York – Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menghadiri Pembukaan Ministerial Segment pada rangkaian acara High-Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development tahun 2023 /High-Level Segment 2023 (HLS) United Nations Economic and Social Council yang dipimpin oleh Presiden UN ECOSOC, Lachezara Stoeva di New York, Amerika Serikat, 17-20 Juli 2023. HLPF-HLS dilaksanakan dari tanggal 10 Jul0 hingga 20 Juli 2023 di UN Headquarters di New York, Amerika Serikat.
Pada kesempatan ini Menteri Suharso berkesempatan untuk menyampaikan joint-statement atas nama MIKTA dan national statement atas nama Pemerintah Indonesia. Joint Statement disampaikan oleh Bapak Menteri mengingat tahun 2023 Indonesia memegang keketuaan MIKTA. MIKTA yang beranggotakan Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia merupakan forum kerja sama penguatan tata kelola pemerintahan global, termasuk pemajuan demokrasi, stabilitas dan pembangunan ekonomi. Sebagai forum ‘middle power’, MIKTA berperan sebagai ‘concensus maker’ dan ‘bridge builder’ antara negara-negara berkembang dan maju.
Pada sesi Ministerial Segment General Debatedengan tema “Building momentum towards the SDGs Summit” di New York, Amerika Serikat, Senin (17/7), Menteri Suharso menegaskan komitmen negara-negara MIKTA terhadap Agenda 2030 sebagai blue print yang disepakati secara global untuk masa depan berkelanjutan bagi semuanya dan mendukung upaya agar SDGs kembali kepada jalur target yang hendak dicapai. Menteri Suharso juga menyampaikan bahwa SDGs Summit pada bulan September tahun 2023 memberikan kesempatan untuk lebih menggembleng komitmen politik global untuk aksi transformatif melalui kerja sama pembangunan global yang efektif.
“Pada kesempatan ini saya menekankan berberapa poin penting, pertama: multilaterism yang efektif merupakan kunci untuk menghadapi tantangan global, kedua kita harus konsisten dengan janji kita untuk memastikan tidak ada satupun yang tertinggal khususnya memprioritaskan mereka yang rentan dan sangat membutuhkan, ketiga, kita harus mengambil akti konkret untuk “walk the talk” dengan kerjasama internasional yang lebih efekti” ditekankan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
Lebih lanjut, Menteri Suharso juga menyampaikan intervensi atas nama Indonesia dengan menegaskan kebijakan yang diterapkan Indonesia dalam upaya mengakselerasi pencapaian SDGs, di antaranya melalui pertama pengarusutamaan SDGs dalam kebijakan, perencanaan, dan program pembangunan nasional dan menyelaraskannya dengan prioritas pemerintah daerah. Kedua, pelokalan SDGs hingga ke tingkat desa dan lintas sektor; dan ketiga penguatan kemitraan multipihak. Hasilnya, di Indonesia mampu mencapai 63% dari 222 indikator SDGs yang tersedia datanya.
Menteri Suharso menyatakan, Indonesia berkomitmen untuk memastikan ketersediaan data untuk memantau kemajuan dengan lebih baik, mengidentifikasi kesenjangan, dan menginformasikan pengambilan keputusan. Selain itu, Indonesia sendiri membutuhkan pembiayaan SDGs sebesar USD 1 triliun hingga tahun 2030. Untuk mengatasi tantangan ini, kita perlu memobilisasi sumber daya melalui pendanaan inovatif seperti blended finance dan dalam sebuat kerangka berupa Integrated National Financial Framework (INFF). Indonesia juga membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih merata dan tangguh. Beberapa area potensial adalah green growth, blue growth, pemberdayaan UMKM, dan transformasi digital.
“Kita tidak boleh membiarkan momentum SDGs Summit mendatang hilang begitu saja. Dan untuk itu, merupakan keharusan bagi kami untuk melampaui komitmen yang ada dan menawarkan terobosan yang berarti dan tindakan transformatif yang nyata untuk mempercepat implementasi SDGs”, ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sekaligus menjadi penutup pidatonya.
Penulis: Septia Anisa
Reviewer: Danya Wulandari Joedo
