New York – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas menghadiri Side Event: “Turning Financing Frameworks into Action”, untuk berbagai pengalaman mengenai implementasi Integrated National Financing Framework (INFF) sebagai sarana pembiayaan SDGs di Indonesia. Kegiatan ini merupakan wujud kolaborasi antara Negara Bosnia dan Herzegovina, Indonesia, Serbia dan Swedia bekerjasama dengan UNCDF dan UNDP yang diselenggarakan di sela rangkaian acara High-Level Political Forum (HLPF) 2023 dan berlangsung pada Selasa (18/07) di UN Headquarters, New York, Amerika Serikat.
Isu utama yang menjadi pemantik diskusi Side Event ini adalah krisis global yang menyebabkan kemunduran pencapaian SDGs di bawah target yang diharapkan. Untuk mendorong reformasi dan mencapai target investasi untuk mendanai SDGs, negara-negara mengembangkan INFF dengan tujuan untuk menguatkan arsitektur keuangan dengan meningkatkan target dan efisiensi pendanaan pemerintah serta menciptakan katalis bagi investasi yang lebih strategis.
Penasehat Sekjen PBB terkait SDGs Jeffrey Sachs pada pidato pembukanya menekankan bahwa SDGs adalah agenda investasi. Terdapat paling tidak 6 (enam) jenis investasi yaitu investasi pada Pendidikan, Pelayanan Kesehatan, Energi Bersih, Pertanian dan Tanah yang Berkelanjutan, Urban dan Infrastruktur, dan Konektivitas Platform Digital. Oleh karena itu, pendanaan domestik setiap negara saja tidak akan cukup untuk menampung seluruh investasi tersebut, sehingga dibutuhkan tambahan pendanaan dari berbagai pihak.
“Bagi Indonesia, melalui INFF telah dibagun koheren antara perencanaan dan strategi pendanaan untuk SDGs, tujuan dari strategi pendanaan ini adalah menyatukan kebijakan, serta menjadi pendekatan tata kelola dan instrumen pendanaan dari pemerintah dan swasta. Indonesia termasuk pelopor dalam instrumen pendanaan inovatif, dengan meluncurkan Green Sukuk pertama dan memperluas pendanaan berbasis keagamaan (islamic financing), pendanaan campuran dan investasi yang berdampak pada sosial,” tegas Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam sekaligus Kepala Sekretariat Nasional SDGs Kementerian PPB/Bappenas, Dr. Vivi Yulaswati, M.Sc.
Perwakilan dari tiga negara lainnya juga menyampaikan beberapa poin penting. Di Bosnia dan Herzegovina, sebagaimana disampaikan oleh Zlatko Laumdzija selaku Perwakilan Tetap Bosnia dan Herzegovina untuk UN, bahwa langkah pertama yang dilakukan adalah dengan mendukung Joint SDG Fund (Pendanaan SDGs bersama) yang merupakan program kerja sama antara UN di Bosnia dan Herzegovina. Melalui program ini pemerintah membuat SDGs Financing Roadmap, menetapkan kebijakan, standard dan instrumen pendanaan seperti investasi strategis dan obligasi tematik.
Hal serupa juga disampaikan Marie Ottoson Deputi Direktur Jenderal SIDA Swedia, “Swedia melalui SIDA termasuk negara yang maju dalam pelaksanaan INFF. Hal ini dilakukan dengan menggunakan instrumen keuangan seperti garansi, mengeksplorasi instrumen pinjaman seperti obligasi SDGs, serta melibatkan aliansi investor seperti Global Investors for Sustainable Development (GISD) dan Swedish Investors for Sustainable Development (SISD).”
Pada kesempatan yang sama, Menteri Ilmu Pengetahuan, Pengembangan Teknologi dan Inovasi Serbia Jelena Begovic menjelaskan bahwa Serbia melakukan identifikasi kesempatan investasi berkelanjutan melalui SDGs Investor Map. Map ini digunakan untuk melibatkan pemerintah sebagai pembuat kebijakan, investor yang memiliki alokasi modal, intermediary yang memiliki pipeline proyek, dan perusahaan yang memiliki model bisnis dan membutuhkan modal.
“UNDP berkomitmen untuk mendukung negara-negara dalam mewujudkan arsitektur keuangan berkelanjutan dan mengajak seluruh mitra pembangunan untuk bergabung bersama UNDP dalam target \’Moonshot\’ senilai US$1 triliun untuk membantu memobilisasi sumber daya sektor publik dan swasta – mengubah permainan – menuju SDGs,” demikian disampaikan Direktur Integrasi SDGs UNDP, Laurell Patterson.
Penulis: Septia Anisa
Reviewer: Danya Wulandari Joedo
