Penguatan Penyediaan Data SDGs Tingkat Provinsi: Seknas SDGs Lakukan Kunjungan ke BPS Bali

Kementerian PPN/Bappenas melalui Sekretariat Nasional SDGs Indonesia melakukan kunjungan ke kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali dalam rangka penguatan penyediaan data SDGs tingkat Provinsi pada hari Jum’at (26/05/2023).

Kegiatan ini adalah tindak lanjut dari hasil pembahasan Desk TPB/SDGs dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 3-12 Mei 2023 di Kantor Kementerian PPN/Bappenas. Selain itu, kegiatan koordinasi antara Sekretariat Nasional TPB/SDGs ke BPS Provinsi Bali  juga bertujuan untuk mendiskusikan isu-isu terkini dalam percepatan pelaksanaan TPB/SDGs di tingkat daerah. 

Pada kesempatan tersebut Sekretariat Nasional SDGs Indonesia diwakili oleh Gantjang Amanullah – Manajer Monitoring dan Evaluasi, Rachman Kurniawan – Manajer Pilar Pembangunan Lingkungan, serta asisten manajer dari ke-4 pilar pembangunan Sekretariat Nasional SDGs Indonesia. 

Pada paparannya, Gantjang Amanullah menyampaikan bahwa ketersediaan data sesuai Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia masih menjadi kendala utama pemerintah daerah dalam penyusunan, serta monitoring dan evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs.    

Untuk itu, diperlukan upaya penguatan penyediaan data SDGs baik di tingkat pusat dan daerah yang meliputi aspek: (1) validitas data statistik dasar dan statistik sektoral, serta sinergi tata kelola data SDGs dengan Satu Data Indonesia; (2) penyediaan data secara tepat waktu (timeliness); (3) penyediaan data terdisagregasi sampai dengan wilayah terkecil antara lain melalui pengembangan metodologi seperti Small Area Estimation (SAE); dan (4) penguatan kerjasama dengan BPS Provinsi/Kabupaten/Kota untuk penyediaan data terpilah menurut karakteristik sosial dan ekonomi untuk memastikan prinsip SDGs “no one left behind.” 

Selain itu, disampaikan pula bahwa BPS Provinsi dapat mendukung Pemerintah Daerah Provinsi dalam menyusun proyeksi target baseline (business as usual), untuk selanjutnya menjadi dasar pertimbangan Tim Koordinasi Daerah dalam menetapkan target setiap indikator pada RAD TPB/SDGs.  

Kunjungan kerja ke BPS Provinsi Bali ini berfokus pada diskusi keterlibatan dan dukungan BPS Provinsi dalam penyediaan data untuk penyusunan dan monev RAD SDGs Provinsi Bali, diskusi upaya yang telah dan akan dilakukan oleh BPS Provinsi untuk meningkatkan ketersediaan data SDGs di tingkat provinsi dan kab/kota,  potensi penyediaan disagregasi menurut karakteristik sosial dan ekonomi, serta diskusi upaya penguatan data statistik sektoral (bersumber OPD) yang saat ini telah dan akan dilakukan oleh BPS Provinsi.

Selain itu, kunjungan kerja ini mengidentifikasi permasalahan, tantangan, dan area penguatan (room for improvement) untuk penyediaan data SDGs di tingkat daerah, serta tata kelola data SDGs dalam kaitannya dengan implementasi Satu Data Indonesia. 

Penulis: Fadlan Muzakki
Reviewer: Ardhi Dhian